Hampir semua mahasiswa di Seluruh Indonesia mendukung penuh Frans Pigome, Ketua Tongoi Papua menjadi Presiden Direktur PTFI |
Meski begitu Sekretaris Fraksi Golkar DPR Papua itu mengatakan, ia lebih
cenderung ingin jika Presdir Freeport adalah OAP, harus berasal dari wilayah
yang masuk area penambangan PT. Freeport alias pemilik ulayat.
“Kalau memang ada OAP dan siap, saya pikir kita harus dukung itu. Kalau saya
Presdir Freeport itu dari suku-suku pemilik ulayat,” kata Tan kepada Jubi,
Jumat (1/4/2016).
Alasanya, mereka yang berasal dari suku-suku pemilik hal ulayat paham betul
kondisi dan masalah yang dialami masyarakat pemilik ulayat yang selama ini
merasa dirugikan. Meski begitu lanjut dia, calon Presdir itu harus punya
kriteria sesuai standar yang diinginkan perusahaan.
“Kriterianya harus benar-benar memadai. Orang yang duduk diposisi itu harus
benar-benar punya kapasitas. Freeport ini perusahaan swasta dan multi nasional
sehingga punya kriteria sendiri. Tentunya Freeport dalam berinvestasi mencari
keuntungan. Baik bagi perusahaan, negara dan juga Papua,” ucapnya.
Meski begitu Tan menilai, Sumber Daya Manusia (SDM) OAP sudah layak. Tinggal
bagaimana ia mengikuti tahapan-tahapan sesuai standar perusahaan. Tan juga
ingin pemerintah pusat dan Freeport transparan kepada masyarakat Papua terkait
pendapatan bersih perusahaan itu setiap tahunnya, berapa yang diberikan ke
pemerintah pusat, kepada Pemperov Papua, dan berapa royalti kepada masyarakat
Papua, terutama pemilik ulayat.
“Jangan hanya diketahui orang-orang tertentu. Jadi sebaiknya semua pihak
mengusulkan nama-nama ke pemerintah dan Freeport. Nanti tentu akan diseleksi
sesuai standar perusahaan. Tapi dari Papua juga harus satu suara. Jangan
berbeda-beda persepsi,” katanya.
Terpisah, pihak Tim Pemberdayaan Tujuh Suku pemilik ulayat area penambangan
PT. Freeport Indonesia menyatakan siap mengusulkan calon untuk menduduki posisi
Presdir PT. Freeport Indonesia.
Anggota Tim Pemberdayaan Tujuh Suku, Yulianus Nawipa mengatakan, pihaknya
sudah menyiapkan calon Presdir Freeport. Namun ia masih merahasiakan siapa
calon yang dipersiapkan menduduki posisi itu.
“Tapi intinya kami Tim Pemberdayaan Tuju Suku layak menempati posisi
Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia. Kami punya program dan sistem yang
jelas. Kami sudah merancang itu,” kata Nawipa via teleponnya.
Menurutnya, Tim Pemberdayaan Tujuh Suku sudah merancang program kerja yang
jelas untuk kepentingan negara, perusahan, pemerintahan Papua dan masyarakat
Papua umumnya.
“Tim Pemberdayaan Tujuh Suku tercetus untuk memberantas ketertinggalan,
diskriminasi dalam pelatihan dan perekrutan karyawan serta hal lainnya,” kata
Nawipa. (Arjuna Pademme)
Sumber : Tabloidjubi